PROFIL PEGAWAI

LAPORAN LHKPN

 

PERATURAN MENGENAI LHKPN
Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
  3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

SEJARAH SINGKAT LHKPN
Sebelum dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penanganan pelaporan kewajiban LHKPN dilaksanakan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka KPKPN dibubarkan dan menjadi bagian dari bidang pencegahan KPK.

KEWAJIBAN PENYELENGGARA NEGARA TERKAIT LHKPN
Berdasarkan ketentuan di atas, maka Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

  1. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat;
  2. Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pension.
  3. Mengumumkan harta kekayaannya.

RUANG LINGKUP PENYELENGGARA NEGARA
Adapun Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

  1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
  2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
  3. Menteri;
  4. Gubernur;
  5. Hakim;
  6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:
  • Direksi, Komisaris dan pejabat structural lainnya sesuai pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
  • Pimpinan Bank Indonesia;
  • Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
  • Pejabat Eselon I dann pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  • Jaksa;
  • Penyidik;
  • Panitera Pengadilan; dan
  • Pemimpin dan Bendaharawa Proyek (usul: sebaiknya dihapuskan)

JABATAN LAINNYA YANG JUGA DIWAJIBKAN UNTUK MENYAMPAIKAN LHKPN
Dalam rangka untuk menjaga semangat pemberantasan korupsi, maka Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan intruksi tersebut, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara NegaraTentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) (link);, yang juga mewajibkan jabatan-jabatan di bawah ini untuk menyampaikan LHKPN yaitu:

  1. Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara;
  2. Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan;
  3. Pemeriksa Bea dan Cukai;
  4. Pemeriksa Pajak;
  5. Auditor;
  6. Pejabat yang mengeluarkan perijinan;
  7. Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan
  8. Pejabat pembuat regulasi

Masih untuk mendukung pemberantasan korupsi, MenPAN kemudian menerbitkan kembali Surat Edaran Nomor: SE/05/M.PAN/04/2005 (link) dengan perihal yang sama. Berdasarkan SE ini, masing-masing Pimpinan Instansi diminta untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang penetapan jabatan-jabatan yang rawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan masing-masing instansi yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK.

Selain itu, dalam rangka untuk menjalankan perintah undang-undang serta untuk menguji integritas dan tranparansi, maka Kandidat atau Calon Penyelenggara tertentu juga diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu antara lain Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah.

KELALAIAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN LHKPN
Bagi Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 20 undang-undang yang sama akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.


KONTAK LAYANAN LHKPN

Komisi Pemberantasan Korupsi  
Jln. Kuningan Persada Kav. 4
Jakarta Selatan 12950

Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456


Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

 Pengadilan Agama Sumedang :

 

 No
Nama
NIP
 Jabatan
LHKPN
1. Drs. H. Dudung Abd Halim, SH., MH.   19580219.198703.1.001   KETUA clickhere
2. Drs. H. Arifin, MH.  19620312.198903.1.004  WAKIL KETUA clickhere
3. Drs. H. Idang Hasan S., SH., MH. 19531110.197903.1.009 HAKIM clickhere
4. Drs. A. Sanusi 19570413.198103.1.003  HAKIM clickhere
5. Drs. Asep Gupron, SH., MH. 1600215.198503.1.004 HAKIM clickhere
6. Drs. Amri, SH., MH 19680517.199303.1.004 HAKIM clickhere
7. Drs. H. Hermanto 19540616.198511.1.001 HAKIM clickhere
8.  Drs. Syaifulloh 19630407.199203.1.003 HAKIM clickhere
9.  Dra. Hj. Budi Purwantini, MH. 19650820.199303.2.003 HAKIM clickhere
10.  Drs. Mochamad Sumantri, SH. 19641030.199203.1.005 HAKIM clickhere
11.  Dra. Hj. N. Nina Raymala, MH. 19680125.199403.2.001 HAKIM clickhere
12.  Drs. H. Muhlis Budiman, MH 19680220.199403.1.004 Hakim clickhere
13.  Drs. Taufiqurrokhman, MH. 19640417.199203.1.004 HAKIM clickhere
14.  Drs. H. Ajiji Rohim 19550705.199103.1.003 HAKIM clickhere
15.  Drs. Nuryadi Siswanto, MH 19680105.199403.1.006 HAKIM clickhere
16.  Drs. Mugni Muharror, H. Hum. 19580404.198503.1.007 HAKIM clickhere
17. Drs. H. Saepuloh 19671005.199303.1.008 HAKIM clickhere
18. Ade Suparman, A. Ag., SH 19661001.199203.1.001 WAKIL PANITERA clickhere
 19. Dudun Achmad Mauludin, S.Ag., M.M 19670614.199003.1.003  SEKRETARIS  clickhere
 20. Hj. Juju Herlina, SH. 19670414.199403.2.002 PANMUD HUKUM  clickhere
21. Drs. Agus Wachyu Abikusna 19671217.199403.1.003 PANMUD PERMOHONAN clickhere
22. H. Asep Suryana, S. HI. 19710730.199103.1.002 PANITERA PENGGANTI clickhere
23. Ahmad Mujahidin, S. Ag 19720416.199603.1.003 PANMUD GUGATAN clickhere
24. N. Popon Nurhayati, S. Ag. 19711023.200112.2.001 PANITERA PENGGANTI clickhere
25. Fathul Hidayat, S. Ag. 19590401.197903.1.002 PANITERA PENGGANTI clickhere
26. Chumaida Ulfah, SH. 19590505.199003.2.001 PANITERA PENGGANTI clickhere
27. H. Komarudin, SH. 19590105.199203.1.002 PANITERA PENGGANTI clickhere
29 Ade Durrahman, SH. 19760221.200312.1.002 PANITERA PENGGANTI clickhere
30. Tohayudin, S. HI., M. HI. 19830607.200101.1.009 PANITERA PENGGANTI clickhere
31. Gilang Kharisma Nirwana, S. Sy. 19880910.200912.1.001 PANITERA PENGGANTI clickhere