PETA SITUS (Kriteria Penilaian)

Published: Friday, 23 November 2018 08:33 | Written by Super User | Print | Email | Hits: 2271

PETA SITUS

Peta Situs Kriteria Website Peradilan Agama

*Klik Pada teks sub judul untuk membuka tautan*

No	MENU			KODE
A	INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA
	A1	Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan
		1	Profil Pengadilan Meliputi:
			a. Fungsi, Tugas dan yurisdiksi Pengadilan;	A1.1a
			b. Struktur organisasi Pengadilan;;	A1.1b
			c. Alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi Pengadilan;;	A1.1c
			d. Daftar nama pimpinan dan hakim di Pengadilan;;	A1.1d
			e. Profil singkat Pejabat Struktural / Fungsional, Staff , Tenaga Kontrak;; dan	A1.1e
			f. LHKPN yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK.	A1.1f
		2	Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan	A1.2
		3	Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan.	A1.3
		4	Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama.	A1.4
	A2	Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat
		1	Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain : a. Hak mendapat bantuan hukum, b. Hak atas biaya perkara cuma-cuma serta c. Hak-hak pokok dalam proses persidangan.	A2.1
		2	Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai.	A2.2
		3	Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai;	A2.3
		4	Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi.	A2.4
		5	Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.	A2.5
		6	Biaya untuk memperoleh salinan informasi.	A2.6
	A3	Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja
		1	a. Nama Program dan Kegiatan	A3.1
			b. Penangunggjawab, Pelaksana program dan Kegiatan.
			c. Target dan/atau capaian program dan kegiatan.
			d. Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
			e. Sumber dan Jumlah Anggara yang digunakan.
			f Meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA).
		2	Ringkasan Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).	A3.2
		3	Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
			a. Rencan Penarikan Dana dan Laporan Realisasi Anggaran; dan	A3.3
			b. Neraca laporan arus kas (SAKPA) dan Catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (CaLK).	A3.3
		4	Ringkasan daftar aset dan inventaris.	A3.4
		5	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.	A3.5
	A4		Informasi Laporan Akses Informasi
			Ringkasan laporan akses informasi yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
		a	Jumlah permohonan informasi yang diterima;
		b	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi;	A4
		c	Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak; dan
		d	Alasan penolakan permohonan informasi.
	A5		Informasi Lain
			Informasi tentang pengunjung Website. (info ada diblok menu “Pengunjung” di samping kanan bawah)	A5.1

B	Informasi yang Wajib Tersedia setiap Saat dan Dapat Diakses oleh Publik
	B1		Informasi tentang Perkara dan Persidangan
		1	Semua putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi).	B1.1
		2	Informasi dalam Buku Register Perkara.	B1.2
		3	Data statistik perkara, antara lain; jumlah dan jenis perkara.	B1.3
		4	Tahapan suatu perkara dalam proses pena nganan perkara.	B1.4
		5	Laporan penggunaan biaya perkara.	B1.5
	B2		Informasi tentang Pengawasan dan Pendisplinan
		1	Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindak lanjutnya.	B2.1
		2	Langkah yang tengah dilakukan Pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim atau Pegawai yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik).	B2.2
		3	Jumlah Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan.	B2.3
		4	Inisial nama dan unit/satuan kerja Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan.	B2.4
		5	Putusan Majelis Kehormatan Hakim.	B2.5
	B3		Informasi tentang Peraturan, Kebijakan
		1	Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disahkan atau ditetapkan.	B3.1
		2	Naskah seluruh Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disahkan atau ditetapkan yang mengikat dan/atau berdampak penting bagi publik	B3.2
		3	Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan.	B3.3
		4	Rencana strategis dan rencana kerja Pengadilan Agama Sumedang.	B3.4
		5	Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat Pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.	B3.5
	B4		Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan
		1	Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan Pengadilan.	B4.1
		2	Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan.	B4.2
		3	Profil Hakim dan Pegawai, meliputi :
			a. Nama
			b. Riwayat Pekerjaan
			c. Posisi	B4.3
			d. Riwayat Pendidikan
			e. Penghargaan yang diterima
		4	Data Statistik Kepegawaian yang antara lain meliputi jumlah, komposisi dan penyebaran hakim serta pegawai	B4.4
		5	Anggaran Pengadilan maupun Unit Pelaksana Teknis serta Laporan Keuangannya	B4.5
		6	Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia. a. SURAT MASUK b. SURAT KELUAR	B4.6
		7	Agenda kerja pimpinan Pengadilan atau satuan kerja.	B4.7