PETA SITUS (Kriteria Penilaian)

PETA SITUS

 

Peta Situs Kriteria Website Peradilan Agama

*Klik Pada teks sub judul untuk membuka tautan*

 No MENU  KODE
 A  INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA   
   A1 Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan  
    1 Profil Pengadilan Meliputi:
      a. Fungsi, Tugas dan yurisdiksi Pengadilan; A1.1a
      b. Struktur organisasi Pengadilan;; A1.1b
      c. Alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi Pengadilan;; A1.1c
      d. Daftar nama pimpinan dan hakim di Pengadilan;; A1.1d
      e. Profil singkat Pejabat Struktural / Fungsional, Staff, Tenaga Kontrak;; dan A1.1e
      f. LHKPN yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK. A1.1f
    2 Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan A1.2
    3 Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan. A1.3
    4 Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama. A1.4
  A2 Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat
    1

Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain :

a. Hak mendapat bantuan hukum, 

b. Hak atas biaya perkara cuma-cuma serta 

c. Hak-hak pokok dalam proses persidangan.

A2.1
    2 Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai.
A2.2
    3 Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai; A2.3
    4 Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi. A2.4
    5 Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi. A2.5
    6 Biaya untuk memperoleh salinan informasi. A2.6
  A3 Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja
    1 a. Nama Program dan Kegiatan A3.1
      b. Penangunggjawab, Pelaksana program dan Kegiatan.
      c. Target dan/atau capaian program dan kegiatan.
      d. Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
      e. Sumber dan Jumlah Anggara yang digunakan.
      f Meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA).
    2 Ringkasan Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). A3.2
    3 Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:  
      a. Rencan Penarikan Dana dan Laporan Realisasi Anggaran; dan A3.3
      b. Neraca laporan arus kas (SAKPA) dan Catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (CaLK).
    4 Ringkasan daftar aset dan inventaris. A3.4
    5 Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.
A3.5
  A4   Informasi Laporan Akses Informasi  
      Ringkasan laporan akses informasi yang sekurang-kurangnya terdiri atas:  
    a Jumlah permohonan informasi yang diterima;  
    b Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi; A4
    c Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak; dan  
    d Alasan penolakan permohonan informasi.  
  A5   Informasi Lain  
      Informasi tentang pengunjung Website. (info ada diblok menu “Pengunjung”  di samping kanan bawah) A5.1
   
B Informasi yang Wajib Tersedia setiap Saat dan Dapat Diakses oleh Publik
   B1   Informasi tentang Perkara dan Persidangan  
     1 Semua putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi). B1.1
     2  Informasi dalam Buku Register Perkara. B1.2
    3 Data statistik perkara, antara lain; jumlah dan jenis perkara. B1.3
    4 Tahapan suatu perkara dalam proses pena nganan perkara. B1.4
    5 Laporan penggunaan biaya perkara. B1.5
  B2    Informasi tentang Pengawasan dan Pendisplinan  
     1 Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindak lanjutnya. B2.1
    2 Langkah yang tengah dilakukan Pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim atau Pegawai yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik). B2.2
    3 Jumlah Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan. B2.3
    4 Inisial nama dan unit/satuan kerja Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan. B2.4
    5 Putusan Majelis Kehormatan Hakim. B2.5
  B3   Informasi tentang Peraturan, Kebijakan   
    1 Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disahkan atau ditetapkan. B3.1
     2 Naskah seluruh Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disahkan atau ditetapkan yang mengikat dan/atau berdampak penting bagi publik B3.2
     3  Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan. B3.3
     4  Rencana strategis dan rencana kerja Pengadilan Agama Sumedang. B3.4
     5  Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat Pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum. B3.5
   B4    Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan  
     1  Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan Pengadilan. B4.1
     2  Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan. B4.2
     3 Profil Hakim dan Pegawai, meliputi :  
      a. Nama  
      b. Riwayat Pekerjaan  
      c. Posisi B4.3
      d. Riwayat Pendidikan  
      e. Penghargaan yang diterima  
     4  Data Statistik Kepegawaian yang antara lain meliputi jumlah, komposisi dan penyebaran hakim serta pegawai B4.4
     5  Anggaran Pengadilan maupun Unit Pelaksana Teknis serta Laporan Keuangannya B4.5
     6

 Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia.

a. SURAT MASUK

b. SURAT KELUAR

B4.6
     7 Agenda kerja pimpinan Pengadilan atau satuan kerja. B4.7